Beranda > Berita > Anggota Baru DPRD Surabaya Dapat Mobdin Harganya Diatas Rp 150 Juta

Anggota Baru DPRD Surabaya Dapat Mobdin Harganya Diatas Rp 150 Juta

Dilantik, Anggota Janji Antikorupsi

[ Selasa, 25 Agustus 2009 | Jawa Pos ]

SURABAYA – Anggota baru DPRD Kota Surabaya (2009-2014) punya banyak kelebihan jika dibanding periode sebelumnya. Selain mendapatkan gaji belasan juta per bulan, 50 wakil rakyat yang dilantik kemarin itu akan mendapatkan fasilitas berupa mobil dinas (mobdin).

Berdasar informasi di dewan, tiap orang bakal dijatah satu Isuzu Panther LS yang berharga lebih dari Rp 150 juta. Fasilitas tersebut merupakan hal baru di dewan. Anggota periode sebelumnya, 2004-2009, tidak mendapatkan mobil dinas. Kendaraan hanya diberikan kepada unsur pimpinan. Jatah mobil pimpinan itu pun bukan baru.

”Tapi, untuk anggota baru ini, semua bakal dapat mobil. Bukan hanya ketua. Mobilnya baru semua, keluaran 2009. Karena itu, banyak anggota dewan lama yang nggrundel,” ucap seorang mantan anggota dewan.

Pemberian mobil dinas itu diperkirakan menyedot anggaran cukup besar, mencapai Rp 10 miliar. Untuk mengegolkan rencana tersebut, dewan punya cara yang cukup cerdik. Biasanya, pengadaan mobil untuk dewan selalu diajukan oleh bagian perlengkapan pemkot.

Nah, khusus 50 Panther itu, pengadaannya dipecah-pecah. ”Bukan hanya di bagian perlengkapan, sejumlah dinas juga dititipi anggaran untuk pengadaan mobil. Karena itu, sekilas tidak ada pengajuan 50 mobil untuk anggota dewan baru,” ungkapnya.

Siasat lain yang digunakan dewan agar pengadaan mobil bisa lolos adalah menolak anggaran kendaraan dinas bagi camat se-Surabaya. Sebelumnya, pemkot memang hendak membelikan setiap camat sebuah Isuzu Panther.

”Tapi, pengajuan itu justru ditolak panggar (panitia anggaran). Setelah menolak mobil camat, panggar justru menyelipkan mobil dinas bagi anggota dewan. Ini benar-benar valid,” ujarnya.

Rencana pembelian 50 mobil baru untuk anggota dewan tersebut sudah dibahas di panggar. Pembahasan dilakukan oleh anggota DPRD periode lalu (2004-2009) yang diketuai Musyafak Rouf. Hasilnya, seluruh anggota panggar sepakat atas pengadaan mobil yang diperkirakan menelan dana Rp 10 miliar itu.

Hanya, ketika dikonfirmasi, Musyafak terkesan menyembunyikan rencana tersebut. ”Insya Allah nanti diberi mobil,” katanya.

Namun, ketika ditanya apakah pengadaan mobil itu sudah dibahas di panggar, dia terkesan kaget. Dia juga berupaya menghindar dari pertanyaan seputar mobil dinas tersebut. ”Tahu dari mana? Ini masih mau pelantikan anggota dewan,” sergah terdakwa kasus gratifikasi tersebut.

Bukan hanya dewan yang berusaha menutupi rencana itu. Pemkot juga terkesan mengelak berbicara mengenai pengadaan 50 unit Panther tersebut. ”Saya tidak tahu masalah itu,” ujar Kabag Perlengkapan Pemkot Surabaya Noer Oemijati.

Dia menuturkan bahwa pengadaan oleh pemkot sebatas mobil dinas untuk pimpinan dewan. ”Setahu saya, untuk dewan adalah Toyota Camry dan Toyota Altis buat pimpinan,” ucap dia.

Musyafak dan Noer boleh mengelak. Namun, mantan anggota panggar pengadaan mobil itu memberikan keterangan sebaliknya. Mereka yang tak terpilih kembali menjadi anggota dewan itu membenarkan adanya rencana pembelian 50 Panther tersebut.

”Setahu saya, memang ada pengajuan. Tapi, apakah itu sudah disetujui atau tidak, saya kok kurang tahu. Tapi, memang ada rencana itu,” tegas mantan anggota panggar Agus Kadarisman.

Mantan anggota panggar lainnya, Retna Wangsa Bawana, mengungkapkan hal yang sama. Dia menyatakan bahwa pengadaan mobil dewan itu harus mengorbankan pembelian kendaraan dinas bagi camat. ”Tapi, finalnya bagaimana, saya juga tidak tahu persis,” ucapnya.

Mantan Wakil Ketua Panggar Sri Hartono memberi penjelasan lebih gamblang. Politikus asal Demokrat itu menyebutkan bahwa tiap anggota dewan memang akan kebagian dum-duman Panther tersebut. ”Tiap anggota dapat satu unit,” ujarnya.

Dia menyampaikan, rencana awal, mobdin itu hanya akan diperuntukkan bagi pimpinan komisi dan ketua fraksi. Yang disebut pimpinan adalah ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan.

Anggota Baru Komitmen Antikorupsi

Kemarin sore, wajah 50 anggota baru dewan periode 2009-2014 tampak berseri-seri. Sebab, secara resmi, mereka mulai bekerja sebagai wakil rakyat menggantikan anggota DPRD sebelumnya. Rangkaian pelantikan dilakukan sejak pukul 15.00.

Puncak acara pelantikan adalah saat pembacaan sumpah. Para anggota dewan baru diminta mengemban amanah sebaik-baiknya. Pembacaan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nyoman Gede Wirya.

Setelah pembacaan sumpah, pimpinan sidang berganti. Sebelumnya, sidang dipimpin anggota lama. Yakni, Musyafak Rouf (ketua), Sjukur Awaludin (wakil), dan Sri Hartono (wakil). Setelah resmi lengser, pimpinan diserahkan kepada ketua dan sekretaris sementara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, duo Wisnu ditunjuk memimpin dewan untuk sementara. Yakni, Wisnu Wardhana (ketua) dan Wisnu Sakti Buana (wakil ketua). Wisnu Wardhana menerima penyerahan palu sidang dari Musyafak.

Seusai prosesi itu, ketua DPC Demokrat tersebut memberi sambutan mewakili anggota baru dewan. Dia berjanji menjauhi penyelewengan tugas dalam bentuk apa pun, termasuk pelanggaran pidana korupsi. ”Kami berjanji tidak korupsi,” tegasnya.

Wisnu menyebut antikorupsi itu sebagai sebuah bentuk untuk mengembalikan citra lembaga dewan. Selain itu, dia berjanji melakukan tugas legislasi dengan lebih baik. ”Kami akan memaksimalkan lagi fungsi dewan selama ini, yakni budgeting, legalitas, dan controlling,” ujarnya.

Komitmen yang dibacakan Wisnu tersebut seakan menyentil anggota lama dewan. Sebab, anggota DPRD periode 2004-2009 sempat terjerat pidana korupsi di Polda Jatim. Mereka dituduh menerima suap dengan nilai total Rp 720 juta dari pemkot untuk proyek Surabaya Sport Centre (SSC) dan Bus Rapid Transportation (BRT).

Dalam kasus itu, hampir seluruh anggota dewan diperiksa penyidik polda. Bahkan, mantan ketua dewan yang kini terpilih kembali menjadi wakil rakyat, Musyafak Rouf, dijadikan terdakwa karena harus menjalani sidang di PN Surabaya.

Anggota dewan baru lainnya berkomitmen sama. Misalnya, yang disampaikan anggota DPRD asal PKS Fatkur Rohman. ”Kami tidak mau main-main dengan amanah,” ungkapnya.

Dia mengaku, citra anggota DPRD periode terdahulu sangat jelek di mata masyarakat. Kasus gratifikasi yang sempat mengobok-obok institusi di Jalan Yos Sudarso itu menjadi pelajaran penting.

Pria yang juga ketua DPC PKS Surabaya tersebut menuturkan, peran Badan Kehormatan (BK) DPRD harus segera dihidupkan. Sebab, badan itulah yang akan memperkuat kredibilitas DPRD Surabaya.

Fatkur berpendapat, pada periode terdahulu, peran BK sengaja dihilangkan dari institusi tersebut. ”Pokoknya, kami dorong agar BK berdiri dan berfungsi secara maksimal,” tegasnya.

Dia juga menyoroti masalah ”jalan samping” yang biasa digunakan anggota DPRD periode lalu untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Masalah itu, ujar Fatkur, sangat akut dan serius. Dia mencontohkan soal kunjungan kerja (kunker). Sistem yang ada sekarang harus diperbaiki karena memang banyak bolongnya. Misalnya, masalah waktu dan tempat kunker, mekanisme pelaporan hasil kunker, dan efektivitas kunker itu. ”Kita memang butuh ketegasan BK dalam soal ini. Biar tidak seenaknya sendiri,” ujarnya.

Simon Lekatompessy, anggota DPRD asal PDS, menuturkan, tidak ada secuil pun dalam pikirannya untuk mengeruk kekayaan di institusi itu. Untuk membatasi masalah tersebut, partainya menetapkan sistem pengawasan kepada para anggota partainya di DPRD. ”Kami akan menindak tegas siapa saja yang terbukti menyeleweng,” ucapnya.

Yulyani, anggota DPRD 2004-2009, yang tidak terpilih lagi pada periode ini menuturkan, para anggota dewan harus cepat belajar berbagai masalah di DPRD. Mereka harus cepat tune in. Sebab, dalam beberapa bulan ke depan, banyak PR krusial yang harus segera diselesaikan anggota dewan.

Yang terdekat adalah pembahasan APBD 2010. Tata tertib di DPRD harus segera rampung. Sebab, berdasar keputusan menteri dalam negeri, APBD harus didok pada November tahun ini.

Tunjangan Perumahan

Komitmen anggota DPRD Surabaya untuk berjuang demi kepentingan publik dan mengesampingkan hajat penggelembungan pundi-pundi uangnya patut ditunggu. Sebab, diam-diam panitia anggaran (panggar) kembali akan mengusulkan kenaikan tunjangan perumahan. Yaitu, dari Rp 7,5 juta menjadi Rp 11 juta per bulan. Meski sempat mental pada Mei lalu, anggota masih fight berjuang untuk soal tersebut.

Wakil ketua DPRD akan mendapat Rp 11 juta setelah hanya mendapat Rp 7,5 juta per bulan. Tunjangan anggota dewan akan naik dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta. Ketua DPRD tidak mendapat jatah karena sudah memiliki rumah dinas di Jalan Porong.

Mantan anggota panggar yang menolak namanya dikorankan mengungkapkan, usul tersebut mungkin masuk dalam APBD 2010. Sebab, usul kenaikan itu ternyata tidak masuk dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) yang didok pada 7 Agustus lalu. ”Anggota panggar lama yang jadi lagi memaksa agar itu segera disahkan,” katanya kemarin. (fid/nur/dos)

Simak juga :

Anggota Baru DPRD Surabaya Dapat Mobdin Harganya Diatas Rp 150 Juta

Oknum Polisi Nakal Akan Ditindak Tegas Satuan Propam

KPU Sebaiknya Segera Umumkan Hasil Pemilu Legislatif 2009

Polri Akui Tangkap Mohamad Jibril

Tersangka Teroris Baru

Ditemukan mayat laki – laki

Pusat Perbelanjaan, Tempat Ngabuburit Warga Ibu Kota

Jembatan RI-Malaysia Akan Jadi Jembatan Terpanjang Hubungkan 2 Negara

Incar Obama, Noordin ‘Turun Gunung’

Dunia Islam Tak Kenal Humor?

Pemda Mesti Jadi Pimpinan

Pesan Ramadhan dari Barack Obama

Walah! PRT Indonesia Punya Pistol

AS ‘Cium’ Niat Noordin Serang Obama?

Tari Pendet Diklaim Malaysia

Teroris Sulit ‘Disembuhkan’ Sebab Ideologinya Telah Membatu

Heboh Berfoto Bugil di Tengah Penumpang Kereta

Lihat Teroris, Hubungi Siaga Bareskrim

Noordin M Top Kian Terjepit?

Gila! Berjilbab Mesum di Hotel

SBY Terdiam Saat Pidato ‘Menggoda’

Teleprompter Obama Jatuh, SBY Ngadat

KPK-Antasari ‘Jeruk Makan Jeruk’?

Jika Terima Tommy, Golkar Mundurkan Reformasi & Ditinggal Konstituen

Rakyat Tertimbun Bunga Utang Rp 109 Triliun

Misteri Palu Soeharto & Indonesia Raya

Noordin Hilangkan Jejak dengan Berpencar

Pidato Kenegaraan SBY Diwarnai Insiden tanpa Lagu Kebangsaan

Kategori:Berita Tag:, ,
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: